KeHaraman VS Vaksinasi

Ditulis Oleh | Kamis, 26 Juli 2018 05:48 | Dibaca : 507 Kali | Terakhir Diperbaharui : Kamis, 26 Juli 2018 05:55
KeHaraman VS Vaksinasi

 

Masalah halal dan haram vaksin

Salah satu orang tua yang aktif menolak vaksinasi melalui media sosial adalah Mega Indah Tomeala. Dia memiliki sejumlah alasan untuk tidak memvaksinasi anak-anaknya.


Dia yakin pola hidup yang sehat dan seimbang dapat mencegah anak untuk tertular penyakit. Selain itu, masalah kehalalan vaksin merupakan salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk tidak memvaksinasi anaknya.

"Saya zero tolerance terhadap babi. Saya tidak akan memasukkan anak saya sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan zat babi. Ada yang bilang kecuali darurat, tapi darurat seperti apa? Kalau halal-haram itu jadi pertimbangan utama sebagai orang Islam," ungkap Mega.

Laman Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan vaksin yang beredar di Indonesia tidak mengandung babi. Akan tetapi, dalam pembuatan vaksin seperti polio, enzim tripsin babi memang digunakan, walau sudah "dibersihkan dan dihilangkan" sehingga tidak mengganggu tahapan selanjutnya dalam produksi vaksin.

"Ada dua cara penggunaannya. Pertama, sebagai katalisator ketika dilihat produk akhir itu sudah tidak terdeteksi sama sekali, secara umum sangat terlarut jadi tak ada produk babinya dalam produk akhirnya. Kedua, sebagai stabilisator, tapi ketika dalam penelitian DNA sudah bukan DNA babi lagi, sudah berubah bentuknya," jelas Arifianto.

Meski belum ada sertifikasi halal, bukan berarti vaksin itu haram. Namun untuk menengahi masalah halal dan haram vaksin, Arifianto mendorong pemerintah dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal.

 

Bagaimana keamanan vaksin?

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan vaksinasi terbukti mencegah penyebaran penyakit serta menyelamatkan nyawa jutaan anak-anak di dunia.

Meski demikian, banyak orangtua yang masih meragukan keamanan vaksin, seringkali menghubungkan vaksinasi dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.

"Saya tak mau ambil risiko memberikan vaksin untuk menyelamatkan orang lain, tapi anak saya yang terima risikonya, iya nggakUdah kejadian kan sekarang risikonya bermunculan. KIPI itu sekarang udah mulai keluar kasus yang ada lumpuh dan segalanya kan?" ungkap Mega.

Masalah keamanan vaksin ini seringkali dikaitkan dengan asumsi yang berkembang sebelum investigasi dilakukan oleh pihak berwenang. Salah satu yang banyak diberitakan adalah kasus anak di Demak yang mengalami kelumpuhan setelah diimunisasi MR.

Tetapi setelah diinvestigasi, Subuh mengatakan kelumpuhan itu tidak ada kaitannya dengan vaksinasi MR.

"Jadi sebelumnya sudah ada sakit dan sekarang sudah pulih karena onset-nya itu, dari saat timbul penyakit setelah disuntik nggak pas. Itu sudah dapat ditentukan bukan karena imunisasi, semua yang masuk kita tampung, tindakan medis pasti ada," jelas Subuh.

 

Efektivitas dan cakupan vaksinasi

Orangtua yang menolak vaksinasi menganggap anak mereka tetap sehat meski tidak diimunisasi. Namun, dr Arifiato mengingatkan anak-anak yang tidak diimunisasi ini justru mendapat perlindungan dari mereka yang divaksinasi.

"Syarat keberhasilan selain efektif cakupan diatas 95% kalau tidak tercapai maka tidak akan tercapai yang namanya herd immunity atau kekebalan lingkungan. Kita sadar tak ada vaksin yang 100% cakupannya, tapi dengan cakupan minimal itu akan melindungi anak-anak yang tidak diimunisasi," jelas Arifianto.

"Efektivitas vaksin tidak 100%. untuk vaksin cacar air (misalnya), sekitar 70-90%, jadi dari 10 anak yg diimunisasi cacar air, sekitar 1-3 tetap sakit, tetapi lebih dari separuhnya tidak sakit," tambahnya.

Cakupan imunisasi yang kurang bisa menyebabkan timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti pada 2015 lalu, di Padang, Sumatra Barat, dalam penularan difteri.

KLB tersebut disebabkan target cakupan imunisasi kumulatif satu provinsi 90%. Pada 2014 hanya mencapai 77 % dan di Padang jumlahnya hanya mencapai 72%.

Subuh mengatakan sejumlah program imunisasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah, dan sejumlah keberhasilan vaksinasi antara lain, cacar pada 1974, tetanus neonatorum pada 2015 lalu, serta bebas polio pada 2014.

"Untuk campak, Indonesia menargetkan bebas pada 2020 mendatang," jelas dia.

Menurut kantor regional Asia Tenggara dari Badan Kesehatan Dunia (WHO SEARO), Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggal dalam upaya menangani penyakit campak. Ini disebabkan adanya kesalahpahaman terhadap upaya vaksinasi.

Data WHO SEARO menunjukkan 1,1 juta anak berusia satu tahun tidak mendapatkan vaksinasi pada 2016 lalu. Indonesia bahkan berada di bawah Maladewa dan Bhutan yang telah mendeklarasikan bebas campak.

Indonesia memulai program imunisasi pada 1956, tetapi sulit untuk meraih cakupan 100% dari seluruh target. Data Kementerian Kesehatan, balita yang mendapatkan imunisasi dasar baru mencapai 91,1%, meningkat sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu 86,5%

 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144515

Hans Mandala

puskkk.dinkes-kotakupang.web.id | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Beri Komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.